CyberPolri.id - MADIUN.Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak bersama para Bupati/Walikota dan Kepala Bapperida se-Provinsi Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur tahun 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025). Acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Dr. (HC) Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Wakil Gubernur Dr. H. Emil Dardak, B.Bus.,M.Sc, Sekda Jatim, Adhy Karyono.
Dua Menteri, yakni Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sesmenkop, Arif Rahman Hakim hadir sekaligus menjadi narasumber dalam acara yang membahas penguatan ekonomi desa di Jawa Timur.
Dalam materinya, Sesmenkop mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa akan dibentuk koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di desa-desa, serta akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD). Tujuannya, selain untuk memperkuat ekonomi desa, juga untuk menekan harga kebutuhan bagi masyarakat di tingkat desa. Kopdes ini akan melibatkan anak-anak muda di desa.
Pemateri kedua, dilanjutkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN yang memaparkan materi berjudul Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan seputar tupoksi dari Kementerian ATR/BPN, dengan segala persoalan umum yang uncul terkait pertanahan sehingga dibutuhkan kerjasama dengan Pemda untuk menyelesaikan perasalahan yang ada.
Dalam sesi tanya jawab, Bupati Madiun meminta petunjuk mengenai asset dan kawasan industri yang beririsan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menyikapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan sepanjang perusahaan yang bersangkutan ada kaitannya dengan program hilirisasi dan ketahanan pangan tetap akan diupayakan.
Kemudian, Rakor Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur ini break untuk sementara waktu karena peserta rakor harus berbuka puasa, sholat Maghrib, Isya, dan sholat tarawih berjamaah. Kemudian, rakor dilanjutkan sesi ketiga oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang memaparkan materi berjudul Kebijakan Penggunaan DTSEN dan Pembangunan Sekolah Rakyat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
(Red/Nang)
