 |
| Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kab. Manggarai Barat Lorens Logam |
NNT | Cyberpolri.id - Beberapa waktu belakangan, stabilitas politik tanah air terus diterjang badai kritik, tidak hanya melalui media sosial, gerakan massa di lapangan turut menghiasi dinamika politik dalam negeri melalui aksi-aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap Jilid I dan II serta penolakan pengesahan RUU TNI.
Badai kritik ini tidak terlepas dari kontroversi kebijakan Pemerintah RI dibawah komando Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka, mulai dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terkesan dipaksakan tanpa kajian dan uji coba, kenaikan PPN 12%, kabinet gemuk yang bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran, kinerja buruk ekonomi nasional di kuartal I 2025, perluasan peran militer dalam pemerintahan melalui pengesahan RUU TNI serta kebijakan-kebijakan strategis lainnya di bidang politik, hukum dan ekonomi.
Menyikapi hal ini, Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kab. Manggarai Barat Lorens Logam meminta masyarakat jaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah di Kab. Manggarai Barat.
Menurut Lorens, stabilitas politik dan keamanan adalah kunci keberlangsungan program kerja pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengambil kebijakan.
"Saya berharap masyarakat Manggarai Barat cerdas membaca perkembangan dinamika politik nasional yang saat ini rentan terhadap kritik dan aksi-aksi massa, stabilitas politik dan keamanan adalah kunci keberlangsungan program kerja pemerintah yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan pengambil kebijakan, untuk itu saya meminta masyarakat Manggarai Barat dapat menjaga situasi yang kondusif ini agar pembangunan di Manggarai Barat terus berkembang"
Lebih lanjut, Lorens mengimbau masyarakat tidak terprovokasi isu-isu negatif yang berkembang yang bertujuan memprovokasi masyarakat untuk kepentingan elite politik tertentu.
"Jangan sampai masyarakat dikorbankan demi kepentingan elite politik, untuk itu hati-hati provokasi dan agitasi massa yang tujuannya menciptakan polarisasi, membentuk ketidakpercayaan publik dan antipati terhadap pemerintah"
Khnza Haryati
