![]() |
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian |
JAKARTA | Cyberpolri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan atensi khusus terhadap capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah pemerintah daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025, Tito menyebutkan Bengkulu termasuk dalam daftar provinsi dengan realisasi pendapatan terendah.
Rapat tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), dan diikuti seluruh kepala daerah.
Berdasarkan data Kemendagri yang diolah hingga 7 Mei 2025, Bengkulu mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 9,85 persen, menempatkannya di posisi keempat dari bawah.
Provinsi lain dengan performa serupa antara lain Papua Pegunungan, Lampung, dan Papua Barat Daya.
Tito menegaskan pentingnya peran belanja pemerintah daerah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dan memperkuat daya beli masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen.
Belanja pemerintah daerah menjadi pemicu utama sektor swasta untuk bergerak," ujar Tito dalam siaran pers Sabtu (10/5/2025).
ia mengapresiasi daerah-daerah dengan realisasi APBD tinggi sekaligus memberikan catatan keras bagi yang pendapatannya masih rendah, termasuk Bengkulu.
Daftar Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Terendah Provinsi Realisasi Pendapatan (%) Papua Pegunungan 7,24% Lampung 8,83% Papua Barat Daya 9,25% Bengkulu 9,85% Papua 11,37% Riau 12,34% Jawa Tengah 12,72% Aceh 13,30% Papua Barat 15,96% Sulawesi Barat 16,51%
Tito berharap daerah-daerah dengan realisasi pendapatan rendah dapat segera memperbaiki kinerjanya agar dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan nasional.(Nang)