JOMBANG | Cyberpolri.id – Wakil Bupati Jombang, H. Salmanudin Yazid, atau yang akrab disapa Gus Salman, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap program pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Jombang. Dalam inspeksi mendadak ke sejumlah titik penjahit lokal, Gus Salman membantah adanya praktik potongan atau pembayaran yang di bawah standar.
“Tidak ada potongan, tidak ada titipan. Harganya justru lebih tinggi dari biasanya,” ujar Gus Salman kepada wartawan usai kunjungannya, Senin (7/7/2025). “Kami langsung cek ke lapangan, tidak ada janji-janji sebelumnya. Ini murni untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” tambahnya.
Gus Salman mengklaim bahwa para penjahit yang dikunjungi menyatakan rasa syukur karena mendapatkan order dari Pemkab. Bahkan, menurutnya, mereka merasa dihargai lebih baik dari pesanan umum. “Mereka berterima kasih. Harga jahitnya lebih tinggi dari standar pasar. Ini bukti bahwa pemerintah hadir memberdayakan UMKM lokal,” ucapnya.
Namun, di balik klaim positif tersebut, suara kritis masih bermunculan. Sejumlah penjahit yang tidak kebagian order mengaku kecewa karena tidak mendapat kesempatan yang sama. “Kami ini juga pelaku UMKM di Jombang. Tapi tidak dilibatkan. Harusnya distribusinya merata,” ungkap seorang penjahit di wilayah Jombang utara yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, isu dugaan "proyek titipan" dan ketidakterbukaan dalam proses pengadaan masih ramai dibicarakan di kalangan aktivis dan pengamat lokal. Seorang pengamat kebijakan publik dari Jombang, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan kritik terhadap pola komunikasi Pemkab. “Pernyataan bahwa penjahit justru senang karena dibayar mahal bisa saja benar. Tapi publik butuh transparansi data. Siapa penjahitnya? Berapa kuotanya? Proses seleksinya seperti apa?”
Ia juga menilai, klarifikasi Pemkab seharusnya dibarengi dengan publikasi resmi terkait daftar penerima proyek dan rincian anggaran. “Jangan sampai muncul kesan Pemkab hanya ‘menenangkan’ opini publik dengan sidak simbolik, tanpa menyentuh akar masalah,” pungkasnya.
Di sisi lain, publik berharap bahwa program seragam gratis yang digadang-gadang pro-rakyat ini benar-benar menjadi ajang pemberdayaan UMKM lokal dan tidak menjadi ladang kepentingan oknum tertentu. Transparansi dan pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.
Ririn
