SURABAYA |Cyberpolri.id - Suara Rakyat tidak lagi percaya dengan instrumen pemerintah Indonesia adalah reaksi normal dan manusiawi saat ini.
Agar pemerintah Indonesia tidak asal asalan membuat peraturan atau main gass aja dengan cara Premanisme.
Kemudian pelaksanaannya sering tumpang tindih menabrak norma norma keadilan. Perang melalui jalur hukum akan meningkat tajam sehingga rakyat merasa di jajah oleh Pemerintahnya sendiri.Minggu (24/8/2025)
Curhat Masyarakat dan catatan kusus di usia 80 th Indonesia Merdeka agar pemerintah Indonesia bisa menerima nasehat dari para ulama dan Pejuang PETA Supriyadi ,Elit Penguasa Politik Jangan Serakah dan sering turun ke bawah menerima Aspirasi Keluhan Masyarakat .
Jabatan dan godaan serta dosa Kemenkeu RI,
Kejagung ,KPK,Gubernur, Bupati/Walikota untuk tidak arogan bermain dalam peraturan serta manaikkan pajak.
Presiden RI Jendral Prabowo Subiyanto mengetahui bahwa keluhan Masyarakat saat ini bukan tidak berdasar.
Kemudian kebijakan pajak USA ke Negara Indonesia. Tentu Masyarakat kecil yang sangat langsung terkena dampaknya. Seluruh pengusaha dan pedagang yang lahir dari Masyarakat kecil mengalami kemunduran dan kebangkrutan.
Negara Indonesia yang dipimpin Presiden Jenderal Prabowo Subiyanto adalah para menteri yang mentah dalam analisa dan kajian. Hanya membuat rakyat kecewa dan merasa di tindas.
Seluruh pasar bisa dilihat sudah pada kosong kios kiosnya 80% seluruh Indonesia dan ditinggalkan pemiliknya akibat 10 tahun pemerintah Masyarakat lalu gagal menyehatkan sektor ekonomi. Pabrik pabrik besar pindah ke negara tetangga. Meninggalkan ratusan ribu pengangguran baru serta puluhan juta pengangguran
Juga cemas bisa tidak membayar kontrakan sewa rumah petakannya. Pendapatan Masyarakat semakin kecil akibat para pemangku kebijakan tidak mau mendengar keluhan rakyatnya.
Aksi dan reaksi Mahasiswa-Mahasiswi Masyarakat Bersatu menyikapi DPR RI atau DPRD yang telah merumuskan peraturan yang kini dilaksanakan para kementrian suatu penilaian spontan murni dari reaksi rakyat bahwa telah terjadi kelalaian dalam pekerjaan para elit di dewan dengan melepaskan peraturan yang menjadi warna penindasan yang terburuk.
Padahal para dewan itu di gaji oleh keringat serta darah rakyat. Apakah layak para elit dewan diberikan gaji tinggi atau mendapatkan mobil mewah dan rumah mewah serta pensiun dengan gaji besar seumur hidup sedangkan rakyatnya semakin miskin dan pengangguran semakin bertambah puluhan juta
Kini kecewanya Rekan Mahasiswa-Mahasiswi serta Masyarakat semakin meluas dan meminta pemerintah Pusat RI untuk membatalkan kenaikan gaji semua anggota DPR RI dan gaji para menteri-Wakil menteri ,Direktur/Komisaris BUMN.
Menghabiskan uang negara dengan kenaikan biaya operasional serta insentif para anggota dewan dengan hasil kerja rakyat tambah sengsara.
Ada banyak reaksi Masyarakat di daerah yang ingin lepas dari NKRI akibat sumber daya alamnya habis di jual kemudian uangnya di setorkan ke pemerintah pusat dan Masyarakat di daerah tidak mendapatkan perhatian apa apa atau tambah miskin.
Nang
