DENMARK | Cyberpolri.id - Sabtu (10/1/2026) Peringatan tegas dari pejabat Eropa kepada AS mengenai isu Greenland menekankan bahwa upaya AS mengambil alih wilayah otonom Denmark itu akan melanggar hukum internasional, kedaulatan, dan merusak NATO; mereka menegaskan Greenland "milik rakyatnya sendiri" dan hanya Denmark serta Greenland yang berhak menentukan masa depan, seiring meningkatnya retorika Presiden Trump soal keamanan nasional, meski Greenland punya nilai strategis karena sumber daya alam dan lokasi pertahanan rudal, namun para pemimpin Eropa, termasuk Denmark, Uni Eropa, negara Nordik/Baltik, dan sekutu NATO, kompak mendukung kedaulatan Greenland dan menyerukan penghormatan prinsip hukum, bahkan ada usulan memperkuat kehadiran NATO di Arktik untuk meyakinkan Trump.
Reaksi Eropa terhadap potensi aneksasi Greenland:
Penolakan Kedaulatan: Para pemimpin Eropa (Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Spanyol, Inggris) dan Uni Eropa secara tegas menolak rencana pengambilalihan, menegaskan hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan pulau tersebut, seperti disampaikan PM Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, dan juru bicara Komisi Eropa.
Pelanggaran Hukum Internasional: Jerman memperingatkan bahwa batas wilayah tidak boleh diubah melalui ancaman atau kekerasan, dan Spanyol menegaskan kedaulatan adalah prinsip tak bisa ditawar.
Ancaman terhadap NATO: Perdana Menteri Denmark memperingatkan bahwa aneksasi bisa mengakhiri aliansi militer NATO.
Dukungan NATO: Negara-negara anggota NATO sepakat memperkuat postur di Arktik untuk mengatasi kekhawatiran keamanan dan meyakinkan AS, dengan opsi peningkatan pemantauan, belanja pertahanan, latihan militer, dan intelijen.
Pernyataan Trump: Presiden AS Donald Trump menyatakan AS "membutuhkan" Greenland untuk pertahanan nasional dan menghadapi pengaruh Rusia dan China di Arktik.
Nilai Strategis Greenland: Lokasi Greenland penting untuk sistem pertahanan rudal AS, dan pulau ini kaya sumber daya mineral.
Respon Greenland: Pemerintah Greenland juga ingin memperkuat hubungan dengan AS tetapi menegaskan wilayahnya tidak untuk dijual.
(Nang)
