PONOROGO |Cyberpolri.id - Sabtu (28/3/2026) Proses seleksi terbuka pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo memasuki fase krusial.
Anggota DPRD Ponorogo Fraksi Nasdem, Sunarto, meminta Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, untuk benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan karena tekanan pihak tertentu dalam menentukan pilihan.
Pernyataan ini muncul setelah Sunarto mengaku menerima banyak aspirasi dari ribuan warga, kader, hingga sanak saudara yang bersilaturahmi ke kediamannya.
"Selama open house, tempat saya dan Pak Isnani ini kan alhamdulillah banyak kader, masyarakat umum, sanak saudara ini kan banyak bertamu, bersilaturahmi—kalau orang Jawa menyebutnya badhan,"kata Sunarto.
Menurutnya, topik mengenai siapa yang akan menjadi "Panglima ASN" di Ponorogo menjadi pertanyaan hangat.
"Bukan bicara puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Dari sekian orang ini, banyak yang bertanya tentang bagaimana Bupati sekarang, dan sekarang lagi hangat-hangatnya tentang bagaimana rekrutmen calon Sekretaris Daerah," imbuhnya.
Menanggapi dinamika tersebut, Sunarto menekankan pentingnya menjaga amanah.
Ia mengingatkan bahwa Plt Bupati dilantik berdasarkan agama Islam dan bersumpah demi Allah. Ia pun mengutip dua pesan mendalam dari Al-Qur'an sebagai pengingat.
"Ya ayyuhalladzina amanu antu'addul amanati ila ahliha (Wahai orang-benar beriman, sampaikanlah amanat itu kepada yang berhak menunaikan atau menerima amanat itu). Yang kedua, potongan ayat: I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa (Adil itu mendekati takwa)," kutipnya..
Ia meminta agar Plt Bupati tetap berpijak pada koridor hukum dan tidak mengesampingkan jati diri sebagai muslim yang telah disumpah.
"Ibu Plt Bupati yang saya hormati, saya berpesan dalam hal rekrutmen calon Sekretaris Daerah ini mohon Ibu berbijak pada aturan dan dasar hukum yang ada. Objektivitas monggo, subjektivitas monggo, tetapi subjektivitas Ibu Plt Bupati ini jangan terlalu jauh dari subjektivisme secara umum," tegasnya.
Sunarto juga melontarkan kritik keras kepada Kepala BKD Jatim yang menyebutkan bahwa proses rekrutmen ini sebagai formalitas.
Oleh karenanya Ia meminta Kepala BKD Jawa Timur selaku ketua pelaksana seleksi untuk mengevaluasi statemennya.
"Saya pesan kepada Kepala BKD Jawa Timur, di satu forum tertentu menyampaikan bahwa rekrutmen calon Sekda ini disebut hanya formalitas. Kalau ini formalitas, kenapa harus diteruskan pada tahapan-tahapan berikutnya? Mohon ini dievaluasi kembali statemennya," katanya dengan nada sangsi.
Terkait target pelantikan di bulan Maret, Sunarto menilai hal itu wajar sebagai target kinerja, namun ia mewanti-wanti agar kualitas tidak dikorbankan.
"Jangan sampai target kinerja ini mengesampingkan hasil yang maksimal. Jangan sampai hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu," tambahnya.
Persoalan transparansi juga tak luput dari sorotan. Sunarto mempertanyakan mengapa nilai ujian dari para kandidat tidak dicantumkan secara terbuka saat pengumuman empat besar. Padahal, proses ini dibiayai oleh APBD yang merupakan uang rakyat.
"Menjadi pertanyaan kita bersama, tentu kenapa yang tiga ini nilainya tidak dicantumkan? Perkara bahwa urutan satu, dua, tiga berdasarkan abjad, oke tidak masalah. Tetapi setidaknya masyarakat pengin tahu. Karena asesmen ini memakai APBD, APBD ini uangnya rakyat," jelasnya.
Saat ini, terdapat tiga nama yang telah mengantongi rekomendasi BKN untuk dipilih oleh Plt Bupati:
Agus Sugiharto (Kepala BPPKAD), Henry Indrawardhana (Kepala DPPKB) dan Masun (Kalaksa BPBD).
Pilihlah yang terbaik untuk semuanya; untuk masyarakat, untuk Plt Bupati, dan untuk Pemerintah Daerah. Jangan sampai hanya sekadar memilih karena ada kedekatan emosional, ada karena A, B, C, D, dan sebagainya," pinta Sunarto.
Lebih jauh, politisi senior ini menyoroti perlunya perubahan paradigma pasca terjadinya peristiwa hukum (OTT) yang sempat mengguncang internal pemerintahan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemilihan Sekda baru harus menjadi titik balik, bukan sekadar kelanjutan dari pola lama.
"Jika hari ini Plt. Bupati masih berpikir bahwa pemerintah daerah ini hanyalah kelanjutan dari yang sebelumnya, berarti tidak ada bedanya. Itu namanya pro status quo," cetus Sunarto.
"Plt Bupati boleh takut, boleh berhati-hati, tapi jangan paranoid. Jangan takut kepada orang karena salahnya, tapi harus takutlah pada aturan perundang-undangan. Saya yakin KPK ini menangkap orang bukan karena masalah dia punya kekuasaan, pasti ada indikator yang dilanggar.
Ia pun memaparkan kriteria ideal Sekda yang diharapkan masyarakat, yakni sosok yang mahir dalam komunikasi, penataan birokrasi, penataan pemerintahan, hingga komunikasi dengan DPRD.
"Dan jangan sampai Plt Bupati memilih salah satu di antara tiga calon itu karena ada pressure-pressure dari pihak lain, atau ada pihak ketiga,Tutupnya.
(Nang)
