Cyberpolri.id - MADIUN: Semangat kolaborasi antar pengembang dan Pemerintah Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema "Membersihkan Hati untuk Keharmonisan", Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Kabupaten Madiun menggelar Halal Bihalal, Kamis (17/4/2025).
Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban ini, turut dihadiri Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H, M.Ak sejumlah kepala OPD, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun, serta pimpinan asosiasi pengembang seperti DPD HIMPERRA Jatim dan Madiun Raya, DPC REI, DPC Apersi, hingga jajaran perbankan.
Dalam sambutannya, Ketua HIMPERRA DPC Madiun Raya, Triana Kartika Sakti, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya sudah berdiri selama lima tahun dan menaungi 22 perusahaan pengembang. “Untuk rumah subsidi, kami sudah bangun 1.680 unit, sementara rumah komersial ada 798 unit,” terangnya.
Selain itu, Triana juga memberikan apresiasi kepada Pemkab. Madiun, khususnya DPMPTSP, Dinas Perkim, dan Bapenda. Karena menurutnya, pelayanan4 perizinan di Kabupaten Madiun sangat cepat dan memudahkan para pengembang. Ia pun berharap, sinergi yang sudah terjalin bisa terus diperkuat dan menarik minat investor luar kota untuk membangun di Kabupaten Madiun yang lebih baik.
Tak sekadar ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan santunan untuk anak yatim dan pemberian cinderamata dari DPD HIMPERRA kepada Bupati Madiun.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Madiun menyinggung arahan Presiden RI soal program "tiga juta rumah".
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Madiun yang mengusung konsep Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), yang dijabarkan dalam misi ke-VI tentang pemenuhan rumah sehat dan layak huni.
“Saya berharap asosiasi pengembang di Madiun bisa berkontribusi dalam mengatasi backlog rumah tidak layak huni. Mari kita tuntaskan lewat program CSR, agar pada 2030 nanti masalah ini bisa benar-benar selesai,” ajak Bupati yang akrab disapa Mas Hari.
Selain itu, Bupati Madiun juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi dan tidak menyalahi aturan tata ruang yang berlaku.(Red/Nang)
