Cyberpolri.id - JAKARTA:
Anggota Komite II DPD RI tersebut, dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan dinamika digital yang terus bergerak cepat.Jumat,(2/5/2025)
Industri media memang menghadapi tantangan berat. Namun demikian, pemerintah harus memahami bahwa media bukan sekadar unit bisnis biasa.
“Media ini pilar demokrasi. Kalau sektor ini terpuruk, demokrasi pun bisa pincang. Ekonomi kita memang belum membaik, tapi demokrasi jangan menjadi korban.
Maka menurut kami, harus ada sikap dari Pemerintah untuk bertanggung jawab,” tegas Gus Hilmy.
Pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi Anggota DPD RI dari DAPIL DIY.tersebut mengingatkan, selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan berimbang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan media.
“Mereka butuh perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial.
Negara dan masyarakat wajib hadir di tengah situasi sulit ini dan menyiapkan skema stimulus khusus, seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah agar bisa bersaing di era platform digital global.(Red/Nang)
