BLORA | Cyberpolri.id - Jumat (7/11/2025), Sejumlah pemberitaan di berbagai platform media online menyoroti dugaan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar untuk bahan bakar alat berat dalam proyek peningkatan Jalan Jepon–Bogorejo hingga perbatasan Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Bumi Sarana Makmur dengan nilai kontrak mencapai Rp19,599 miliar.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya aktivitas alat berat di lokasi proyek yang diduga menggunakan solar bersubsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum dan nelayan kecil. Hal ini kemudian menarik perhatian publik serta memunculkan berbagai tanggapan di masyarakat.
Menindaklanjuti isu tersebut, tim awak media melakukan penelusuran ke kantor PT. Bumi Sarana Makmur di Kecamatan Bogorejo pada Jumat malam (7/11/2025) pukul 19.30 WIB untuk memverifikasi fakta di lapangan.
Di lokasi, Project Manager (PM) PT. Bumi Sarana Makmur, Arif Sutiyono, menyampaikan bahwa pihaknya membantah penggunaan solar bersubsidi dalam proyek tersebut. Ia menyatakan, bahan bakar yang digunakan berasal dari suplier resmi BBM industri dan seluruh transaksi disertai nota pembelian.
“Kami menggunakan BBM industri dari suplier resmi, bukan subsidi. Bukti pembelian pun ada dan dapat diperiksa,” jelas Arif kepada wartawan.
Sementara itu, masyarakat Blora menilai perlu adanya kehati-hatian dalam penyebaran informasi di media. Salah satu penggiat media sosial, Gondo Sumarsono, menyampaikan keprihatinannya atas munculnya berita yang dinilai belum terverifikasi.
“Saya menyayangkan pemberitaan dari beberapa media yang informasinya belum akurat dan cenderung menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya.
Ia berharap media dapat berperan objektif dalam memberitakan isu-isu publik, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan daerah. Menurutnya, pemberitaan yang tidak tepat dapat berdampak pada citra pelaksana proyek maupun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pembangunan di Kabupaten Blora.
“Blora saat ini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Pemberitaan yang tidak akurat justru bisa menghambat kepercayaan itu,” tambahnya.
Tim
