PURWOKERTO | Cyberpolri.id - 30 Januari 2026, Ketegangan kembali memanas di kawasan penambangan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Aksi unjuk rasa warga yang menolak aktivitas tambang nyaris berujung ricuh setelah seorang sopir truk tambang diduga melontarkan pernyataan provokatif kepada massa demonstran.
Insiden terjadi saat warga menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap operasional tambang yang dinilai telah merusak lingkungan serta memicu konflik sosial berkepanjangan. Di tengah aksi tersebut, sopir truk tambang dilaporkan berteriak lantang kepada massa, “Demo yang bagaimana? Demo itu kalau istri saya tidak makan, apakah pendemo mau kasih makan?”
Ucapan tersebut sontak menyulut emosi warga. Massa menilai pernyataan itu sebagai bentuk tantangan terbuka yang berpotensi memicu bentrokan. “Ucapan seperti itu sangat berbahaya. Bisa memicu konflik sosial yang lebih besar,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mengaku trauma dengan konflik sebelumnya dan menegaskan bahwa stabilitas keamanan harus menjadi prioritas. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Demi kebaikan bersama, tambang ini harus dibubarkan. Kalau dibiarkan, situasi bisa makin kacau dan sulit dikendalikan,” tegas perwakilan warga dalam orasinya.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan dugaan keterlibatan elite politik di balik operasional tambang. Isu yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan kemungkinan pemilik tambang memiliki afiliasi dengan anggota DPR RI.
“DPR itu dipilih oleh rakyat, bukan oleh mak jedul (orang kaya). Jangan sampai kepentingan rakyat dikorbankan demi kepentingan pribadi,” teriak massa, menuntut wakil rakyat agar berpihak pada penderitaan masyarakat.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Gubernur Jawa Tengah yang memiliki latar belakang sebagai mantan jenderal polisi. Warga menilai sikap pemerintah provinsi terkesan pasif dalam menyikapi konflik yang terus berulang.
“Mana tindakan tegasnya? Kenapa terkesan diam saja?” kata warga lainnya. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih sigap untuk mencegah potensi kerusuhan terbuka di lapangan.
Untuk mengantisipasi eskalasi konflik, aparat kepolisian telah diterjunkan ke lokasi guna menjaga ketertiban. Meski demikian, warga mengingatkan agar penanganan dilakukan secara serius dan tidak setengah-setengah.
Menariknya, dalam aksi tersebut warga tidak bergerak sendiri. Aliansi masyarakat penolak tambang juga didampingi oleh sejumlah pengacara dari salah satu organisasi advokat nasional. Kehadiran tim hukum ini disebut sebagai langkah antisipatif untuk memastikan perjuangan warga tetap berada dalam koridor hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak otoritas terkait maupun pengelola tambang belum memberikan pernyataan resmi. Konflik ini kembali menegaskan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi pertambangan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebuah persoalan yang berpotensi memicu gelombang aksi lebih besar jika tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan.
Imam
