JAKARTA | Cyberpolri.id – Rabu (10/6/2026) – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menyoroti kebijakan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang disebut tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Pembangunan tersebut justru mengandalkan dukungan swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga dana hibah dari pihak asing.
Menurut Rhenald, pendekatan tersebut bertolak belakang dengan semangat awal Program MBG. Sejak awal, program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan yang mengalami kekurangan gizi dan tinggal di daerah dengan akses pangan yang terbatas. Ironisnya, kondisi tersebut banyak ditemukan di wilayah 3T.
Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Rhenald mempertanyakan mengapa pembangunan dapur MBG di daerah 3T baru menjadi perhatian saat ini dan bahkan tidak dibiayai secara penuh oleh negara. Ia menilai pemerintah seharusnya menjadikan wilayah 3T sebagai prioritas utama sejak awal pelaksanaan program.
“Harusnya yang dibangun dulu itu di daerah 3T. Bukan dengan dana hibah, tetapi negara harus masuk dengan sungguh-sungguh ke daerah itu,” ujarnya.
Rhenald juga menilai alokasi anggaran MBG untuk daerah 3T semestinya lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Menurutnya, biaya hidup dan distribusi bahan pangan di daerah terpencil jauh lebih tinggi, sehingga nilai bantuan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat.
Ia bahkan mengusulkan agar nilai bantuan makanan bergizi di wilayah 3T dapat ditingkatkan menjadi Rp50.000 hingga Rp75.000 per penerima manfaat. Usulan tersebut juga mencakup ibu hamil yang dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap persoalan gizi.
Selain itu, Rhenald mengingatkan agar Program MBG tidak menerapkan pola konsumsi yang seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendekatan yang memanfaatkan potensi pangan lokal tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas program pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa negara harus hadir secara penuh dalam pelaksanaan program di wilayah 3T dan tidak menyerahkan pembiayaan utamanya kepada pihak swasta, program CSR, maupun bantuan luar negeri.
Nang
