PONOROGO|Cyberpolri.id –Kamis(6/8/2026) Kasus dugaan mark up tunjangan perumahan DPRD Ponorogo kian memanas. Sebanyak 10 anggota dewan dari Fraksi Partai NasDem memilih mengembalikan uang yang diduga berkaitan dengan kerugian negara, dengan total mencapai Rp700 juta lebih.
Langkah ini menjadi sorotan publik karena dilakukan di tengah proses penyelidikan yang masih berjalan. Pengembalian uang tersebut disebut sebagai bentuk pengakuan moral atas kesalahan yang dirasakan para anggota dewan.
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Ponorogo, Pamuji, mengungkapkan bahwa masing-masing anggota rata-rata mengembalikan sekitar Rp80 juta. Namun, jumlah tersebut masih bersifat sementara karena belum ada kepastian resmi terkait besaran kerugian negara yang sebenarnya.
“Kami kembalikan karena merasa bersalah. Totalnya sekitar Rp700 juta lebih. Ini kami titipkan dulu karena belum tahu pasti berapa yang menjadi bagian masing-masing,” ujar Pamuji
Pamuji yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Partai NasDem Ponorogo menegaskan, pengembalian ini bukan berarti persoalan selesai. Ia menyebut, pihaknya tetap menunggu hasil penghitungan resmi dari aparat penegak hukum.
Kasus dugaan mark up tunjangan perumahan DPRD Ponorogo sendiri mencakup periode tahun anggaran 2019 hingga 2024 dan berlanjut hingga 2026. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, dan proses penyelidikan masih terus bergulir.
Langkah pengembalian uang ini memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian menilai sebagai bentuk itikad baik, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan apakah tindakan tersebut menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran.
Pengamat kebijakan publik menilai, pengembalian dana sebelum adanya putusan hukum kerap menunjukkan adanya tekanan moral maupun kekhawatiran terhadap proses hukum yang berjalan.
“Pengembalian tidak otomatis menghapus potensi pidana. Itu hanya bagian dari sikap kooperatif. Proses hukum tetap harus berjalan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran,” ujar seorang pengamat.
Di sisi lain, publik kini menaruh perhatian besar pada transparansi proses hukum yang tengah berlangsung. Kejelasan terkait total kerugian negara serta pihak-pihak yang bertanggung jawab menjadi hal yang dinantikan.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian serius bagi integritas lembaga legislatif daerah. Di tengah tuntutan tata kelola yang bersih dan akuntabel, setiap kebijakan anggaran kini berada di bawah sorotan ketat masyarakat koruptor harus di jebloskan penjara.
(Nang)
