SEMARANG | Cyberpolri.id — Di era arus informasi yang bergerak cepat, sebuah isu dapat bertransformasi menjadi perhatian publik dalam hitungan jam. Informasi yang belum terverifikasi, potongan konteks, dan narasi menyesatkan berpotensi memicu kegaduhan sebelum fakta lengkap tersaji. Menyikapi hal itu, Polda Jawa Tengah memperkuat strategi mitigasi guna memastikan respons komunikasi kepada publik bersifat cepat, akurat, dan terukur.
Hal ini menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Bidhumas Polda Jateng bertajuk “Strategi Peningkatan Kemampuan Mitigasi untuk Menetralisir Pemberitaan Negatif dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”, di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yuliyanto. Sekitar 150 peserta hadir, terdiri atas Kasi Humas polres jajaran beserta operator multimedia dan personel pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satker di lingkungan Polda Jateng.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Yuliyanto menekankan perubahan drastis pola konsumsi dan penyebaran informasi akibat kemajuan teknologi. Kecepatan informasi memperlebar ruang bagi spekulasi, misinformasi, dan disinformasi ketika belum tersedia pernyataan resmi, sehingga menimbulkan kekosongan informasi yang mudah diisi narasi negatif.
“Mengelola komunikasi publik tidak cukup hanya bereaksi saat krisis muncul. Yang lebih menentukan adalah kemampuan deteksi dan pencegahan sejak dini — melalui early detection, early warning, pemantauan media, analisis isu dan sentimen, serta respons cepat yang didukung koordinasi antarsatuan kerja,” ujar Kombes Pol Yuliyanto.
Menurutnya, upaya mitigasi harus bersifat proaktif dan terintegrasi. Penanganan isu komunikasi publik tidak dapat dilakukan sendiri oleh humas kepolisian; diperlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi komunikasi, media massa, dan pakar teknologi informasi.
Untuk memperkaya wawasan peserta, FGD menghadirkan dua narasumber yang kompeten: Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Network, Agus Toto Widyatmoko, dan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta perwakilan jejaring riset PR Asia–Pasifik, Samantha Elisabeth Claudia Luhukay, M.I.Kom., CPS.
Agus Toto Widyatmoko menyajikan paparan berjudul “Strategi Menangkal Hoaks Institusi”. Ia menggarisbawahi pentingnya verifikasi sumber, pemahaman konteks, dan bukti sebelum menyebarkan informasi. Dalam merespons hoaks, institusi perlu bertindak cepat namun tetap akurat, dengan komunikasi terpusat—satu suara resmi dan satu pesan inti—agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
Sementara itu, Samantha Luhukay membawakan materi “RESPOND, DON’T JUST REACT: Mitigasi Kepercayaan Publik di Tengah Badai Informasi”. Ia menekankan bahwa meskipun institusi tidak selalu mampu mengendalikan narasi publik, institusi dapat mengendalikan cara meresponsnya. Respons efektif dimulai dari pemahaman situasi, pemetaan tingkat risiko isu, penyatuan fakta dan pesan internal, serta penyampaian publik yang cepat namun tidak tergesa-gesa—mengutamakan fakta dan empati.
Sesi diskusi setelah pemaparan berlangsung interaktif. Para peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman terkait tantangan pemantauan informasi digital, prosedur verifikasi internal, penentuan momentum penyampaian informasi, hingga strategi komunikasi menghadapi tekanan publik dan pertanyaan media.
Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan harapan agar pertukaran gagasan pada FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk memperkuat kapabilitas komunikasi publik Polri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Melalui dialog lintas perspektif, kami berharap tercipta langkah-langkah yang dapat memperkuat sistem pemantauan, mempercepat dan mempertepat respons komunikasi, mempererat koordinasi antarsatuan kerja, serta meningkatkan kemampuan menghadapi potensi isu dan krisis komunikasi,” tutupnya.
Dengan inisiatif ini, Bidhumas Polda Jawa Tengah mendorong jajaran untuk:
Menguatkan deteksi isu sejak dini melalui pemantauan dan analisis yang sistematis.
Menyatukan informasi internal untuk memastikan konsistensi pesan.
Menentukan respons yang tepat waktu, akurat, dan berempati.
Memperkuat koordinasi lintas fungsi serta kolaborasi dengan pihak eksternal yang relevan.
Imam r
