BANYUMAS | Cyberpolri.id - Puluhan elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) kembali menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah sesudah adanya penanda tanganan terkait pengaktifan kembali UHC pada hari itu juga, namun tiga tuntutan lain yang diajukan ARB menjadi fokus diskusi rapat.
Tiga tuntutan selain UHC — masalah parkir, sengketa Kebondalem, dan penanganan Masjid Seribu Bulan — dibahas dalam rapat yang menghadirkan unsur elemen masyarakat serta perwakilan BAZNAS. Meski diundang untuk memberi keterangan, semua elemen menilai pembahasan berjalan tidak efektif dan keputusan tidak jelas pada sejumlah poin krusial.
Khusus perkara Kebondalem, peserta rapat menyatakan tidak ada titik terang. Pembicaraan dianggap blunder karena tidak menghasilkan kesepakatan konkret, sehingga konflik lahan tetap menggantung tanpa jalan penyelesaian yang disetujui bersama.
Tuntutan terkait Masjid Seribu Bulan yang semula diarahkan kepada bupati kemudian diserahkan ke BAZNAS. Namun penjelasan pengurus BAZNAS justru menimbulkan kebingungan: antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan pihak yayasan saling melempar tanggung jawab sehingga tidak ada kepastian tindakan lanjutan.
Padahal yang di minta itu dari elemen yang tergabung pada ARB itu transparansi agar semua tidak menimbulkan tanda tanya pada masyarakat Banyumas juga namun pertanyaan tentang transparansi masih belum ada realisasinya.
Kekecewaan publik bertambah ketika bahan yang disodorkan ke peserta rapat hanya berupa data administratif tanpa bukti keuangan yang memadai.
Seorang perwakilan ARB meminta transparansi lebih jauh dengan meminta rekening koran yang nantinya dibagikan melalui media sosial; permintaan ini disetujui secara lisan oleh Ketua BAZNAS namun belum ditindaklanjuti secara resmi.
Musyawarah yang dimaksudkan mencari solusi akhirnya ditutup tanpa menghasilkan keputusan yang memuaskan.
Menurut peserta, seluruh keterangan BAZNAS tidak mengarah pada penyelesaian yang diharapkan oleh masyarakat yang tergabung dalam ARB.
ARB menegaskan akan mengawal perkembangan kasus ini dan menuntut tindakan nyata dari bupati, BAZNAS, dan pihak terkait. Jika tak ada kejelasan dalam waktu dekat, aliansi mengancam akan meningkatkan aksi untuk menuntut transparansi dan penyelesaian sengketa yang adil.
Imam r
