KAJEN | Cyberpolri.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Pekalongan atas penyelenggaraan Apel Gelar Pasukan “Operasi Aman Desa” dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai mengikuti apel gelar pasukan yang berlangsung di Jalan Mandurorejo, Kajen, Senin (19/10/2026) pagi.
“Tentu saja Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi langkah Pak Kapolres beserta seluruh jajaran yang telah menggelar Apel Gelar Pasukan Aman Desa Tahun 2026, dalam rangka untuk mitigasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2026 yang insya Allah akan digelar pertengahan November nanti. Ini langkah yang saya kira cukup strategis, apalagi melibatkan seluruh stakeholder, seluruh kesatuan, yang artinya kemudian melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga di desa kita,” ujar Plt. Bupati.
Menurut Sukirman, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memastikan setiap tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, dan lancer. “Kita ingin Pemilihan Kepala Desa ini berlangsung dengan baik dan aman. Yang tidak kalah penting adalah menghasilkan pimpinan atau Kepala Desa yang memang layak mendapatkan amanah untuk membangun dan menyejahterakan desanya bersama Pemkab Pekalongan,” tambahnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, Pemkab Pekalongan bersama jajaran kepolisian telah melakukan pemetaan kesiapan secara menyeluruh, mulai dari tingkat panitia desa hingga kecamatan. Sukirman menegaskan kesiapan anggaran serta konsolidasi dengan tokoh masyarakat dan aparat keamanan juga terus dilakukan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. “Kami bersama Pak Kapolres sudah mapping kesiapan di masing-masing panitia dan terus kita cek. Kesiapan anggaran sudah disiapkan. Melalui aparat kecamatan, kepanitiaan tingkat desa, hingga tokoh-tokoh masyarakat, upaya konsolidasi terus kita jalankan,” jelas Sukirman.
Selain kesiapan teknis dan pengamanan, Pemkab Pekalongan juga melakukan upaya pencegahan praktik politik uang (money politics) guna mewujudkan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Salah satunya melalui sosialisasi anti politik uang dan deklarasi damai. “Kampanye atau sosialisasi anti-money politic terus kita lakukan. Nantinya juga akan ada kesepakatan atau deklarasi damai bersama seluruh calon Kepala Desa. Ini adalah komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang sehat,” tegas Sukirman.
Sementara itu, untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan gesekan antar pendukung, Sukirman mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir secara berlebihan. Ia memastikan bahwa pemetaan potensi kerawanan wilayah telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi, dengan mengedepankan penyelesaian secara damai apabila terjadi permasalahan di lapangan. “Semua jajaran pengamanan sudah punya mapping yang jelas, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Ini bagian dari langkah antisipasi kita. Namun, bilamana nantinya tetap muncul gesekan di lapangan, kita akan mengedepankan solusi dan kebijakan melalui jalan musyawarah,” ucapnya.
Sebelumnya, Kapolres Pekalongan, AKBP Zamrul Aini, S.I.K., M.H., dalam arahannya dalam Apel Gelar Pasukan menyampaikan bahwa dari total 34 desa penyelenggara Pilkades, sebanyak 28 desa berada dalam wilayah hukum Polres Pekalongan, sedangkan enam desa lainnya masuk dalam wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, “Total DPT di wilayah Kabupaten Pekalongan sebanyak 88.738 pemilih. Khusus di wilayah hukum Polres Pekalongan terdapat 68.082 pemilih, dengan rincian 43.412 laki-laki dan 33.670 perempuan,” ujar Kapolres.
Terkait tahapan pelaksanaan, Kapolres menjelaskan bahwa seluruh proses Pilkades telah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026, dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih pada 19 November 2026, serta pelantikan dan serah terima jabatan pada 28 Desember 2026.
Untuk menjamin keamanan selama seluruh tahapan tersebut, Polres Pekalongan mengerahkan 350 personel yang didukung oleh unsur TNI melalui Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan sejumlah potensi kerawanan yang menjadi perhatian bersama, di antaranya gesekan antarpendukung, ketidaknetralan penyelenggara, praktik politik uang, akurasi daftar pemilih tetap (DPT), keamanan logistik, hingga sengketa hasil pemilihan. Pemetaan secara khusus dilakukan terhadap wilayah yang diikuti calon petahana (incumbent).
“Kami menekankan kepada seluruh anggota untuk melakukan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta tindakan mitigasi yang cepat dan tepat. Seluruh petugas di lapangan wajib bekerja secara profesional, humanis, dan menjunjung tinggi slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” tegas Kapolres.
Menutup arahannya, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kondusivitas wilayah dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memicu konflik. “Kami tidak bisa bekerja maksimal tanpa peran serta masyarakat. Jika ada permasalahan, serahkan dan selesaikan melalui mekanisme hukum serta petugas yang berwenang. Mari kita bersama-sama menurunkan tensi politik demi terciptanya Pilkades yang aman, damai, dan melahirkan pemimpin desa yang berlegitimasi,” pungkasnya.( win )
