KOTA MADIUN | Cyberpolri.id – Sebanyak 5.368 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun menerima bantuan kain seragam sekolah gratis beserta subsidi ongkos jahit dari Pemerintah Kota Madiun.
Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 2.242 merupakan siswa tingkat SD, sedangkan sisanya sebanyak 3.126 siswa berasal dari tingkat SMP.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Agus Purwowidagdo, mengatakan pendistribusian kain seragam telah dilakukan melalui masing-masing sekolah. Pihaknya berharap seluruh siswa dapat segera menerima dan mengenakan seragam tersebut.
"Dalam satu dua hari ini, kain sudah terbagi ke sekolah. Harapannya, pekan depan sudah bisa dipakai semua," ujar Agus usai penyerahan bantuan seragam secara simbolis di SMPN 3 Madiun, Senin (2/11/2026).
Agus menjelaskan, pengadaan kain seragam tersebut dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,8 miliar. Sementara itu, subsidi ongkos jahit disiapkan dengan anggaran sebesar Rp1,3 miliar.
Masing-masing siswa mendapatkan bantuan ongkos jahit sebesar Rp300 ribu yang disalurkan melalui rekening Bank Jatim.
Terkait keterlambatan pengadaan seragam sekolah tahun ini, Agus menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.
Sebagai langkah perbaikan, pada Tahun Anggaran 2027, perencanaan kegiatan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditargetkan dapat direalisasikan pada Juni hingga Juli. Dengan demikian, bantuan seragam diharapkan sudah diterima siswa tepat saat tahun ajaran baru dimulai.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, berharap program bantuan seragam gratis tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap semangat belajar dan kehadiran siswa di sekolah.
"Harapannya, siswa lebih semangat sekolah. Orang tuanya juga tambah semangat," ungkap Bagus.
Menurutnya, pemberian subsidi ongkos jahit merupakan upaya agar bantuan kain seragam dari pemerintah daerah dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan orang tua.
Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya jasa penjahit lokal di Kota Madiun.
"Ya, harus pakai penjahit lokal," tegasnya.
Melalui program tersebut, Pemkot Madiun berharap bantuan pendidikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha lokal.
(Nang)
