BANYUMAS | Cyberpolri.id — Dugaan pembedaan akses informasi di lingkungan Polresta Banyumas mencuat setelah sejumlah wartawan anggota Grup Mitra Media Polresta Banyumas mengaku tidak pernah menerima undangan konferensi pers rilis pengungkapan kasus. Mereka menilai, distribusi undangan yang tidak merata berpotensi membatasi hak pers untuk meliput, memverifikasi, dan menyampaikan informasi secara berimbang kepada publik.
Pengakuan itu disampaikan kepada redaksi patroli88investigasi.com dan SabaraneWS.com, Selasa (11/11/2026). Para wartawan menyebut, informasi mengenai konferensi pers hanya beredar di kalangan tertentu, bukan dibagikan secara terbuka kepada seluruh anggota grup mitra media.
Dugaan Akses Timpang
Menurut sejumlah anggota Grup Mitra Media Polresta Banyumas, mereka kerap mengetahui pelaksanaan konferensi pers justru setelah acara selesai—baik dari berita media lain maupun rilis yang disebarluaskan belakangan.
Akibatnya, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan peliputan langsung, mengajukan pertanyaan, meminta konfirmasi, maupun mewawancarai narasumber terkait perkembangan kasus.
Kondisi itu dinilai menciptakan ketimpangan akses di antara media yang secara formal telah tergabung sebagai mitra Polresta Banyumas. Wartawan yang diuntungkan dapat hadir dan mengambil informasi dari sumber pertama, sementara sebagian lain hanya menerima informasi pascaproduksi tanpa ruang konfirmasi langsung.
“Kami ini anggota Grup Mitra Media Polresta Banyumas, tapi kami merasa tidak pernah diundang saat konferensi pers. Kami hanya tahu dari berita teman-teman media lain.
Padahal kami juga ingin meliput langsung dan menjalankan tugas jurnalistik secara berimbang,” ujar salah satu wartawan yang meminta identitasnya tidak dicantumkan.
Konferensi Pers Terbaru
Dugaan tersebut dikaitkan dengan sejumlah konferensi pers rilis pengungkapan kasus yang digelar Polresta Banyumas, termasuk konferensi pers terbaru terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curanmor) dan tindak pidana di bidang migas. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah wartawan mengaku tidak menerima undangan maupun pemberitahuan resmi melalui Grup WhatsApp Mitra Media Polresta Banyumas.
Grup WhatsApp tersebut, yang menggunakan foto profil Gedung Polresta Banyumas, seharusnya menjadi kanal utama komunikasi antara institusi kepolisian dan mitra media. Namun, menurut pengakuan wartawan, undangan konferensi pers diduga hanya disebarkan kepada sebagian anggota, bukan seluruh mitra.
Prinsip Keterbukaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Jaminan itu menjadi dasar penting agar lembaga publik, termasuk kepolisian, membuka ruang informasi secara setara dan tidak membatasi akses wartawan secara selektif.
Kode Etik Jurnalistik juga menempatkan verifikasi dan keberimbangan sebagai kewajiban dasar wartawan. Wartawan perlu menguji informasi, memberi ruang kepada pihak terkait, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi.
Dalam konteks ini, pembatasan akses terhadap konferensi pers bukan sekadar persoalan administratif. Ia berpotensi mengurangi kualitas peliputan, memperlebar kesenjangan informasi, dan menutup ruang kontrol publik terhadap proses penegakan hukum.
Harapan dan Klarifikasi
Wartawan yang menyampaikan pengaduan berharap Polresta Banyumas menerapkan mekanisme undangan yang terbuka, merata, dan terdokumentasi bagi seluruh anggota Grup Mitra Media. Mereka menilai, kesetaraan akses informasi merupakan prasyarat agar peliputan dapat dilakukan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi patroli88investigasi.com dan SabaraneWS.com masih berupaya mengontak Humas Polresta Banyumas untuk memperoleh klarifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak Polresta Banyumas, khususnya pengelola informasi atau anggota Humas, untuk menjelaskan mekanisme penyebaran undangan konferensi pers.
Redaksi menegaskan pemberitaan ini masih bersifat dugaan berdasarkan pengakuan narasumber, bukan vonis. Kebenaran dugaan tersebut masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait, sebagaimana dijamin dalam prinsip praduga tak bersalah dan kewajiban pemberitaan berimbang.
imam r
