KAJEN | Cyberpolri.id - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menerima arahan dan asistensi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Plt. Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Plt. Bupati Pekalongan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah tersebut berlangsung di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Bupati didampingi Ketua dan jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan. Turut hadir para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Usai kegiatan, Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, menyampaikan apresiasi atas arahan dan penjelasan yang diberikan oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan. Menurutnya, asistensi tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mengenai posisi, tugas, kewenangan, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan.
“Dirjen Otda, Bapak Dr. Deddy Winarwan, telah memberikan banyak hal tadi, di antaranya adalah soal posisi Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan, tugas dan wewenangnya, kemudian batasan-batasannya, dan seterusnya. Saya kira cukup representatif tadi dan dipahami oleh seluruh yang hadir. Akhirnya, semuanya memahami bagaimana peran dan fungsinya, termasuk mereka juga memahami bagaimana pada saat diberi tugas menjadi Plt. dan seterusnya di instansinya masing-masing,” ungkap Sukirman.
Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus menyempurnakan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut arahan terkait pengisian sejumlah jabatan struktural yang masih kosong, mulai dari jabatan camat hingga jabatan eselon III dan IV.
“Ke depan, tentu saja tugas dan wewenang kita ini akan terus kita sempurnakan, termasuk kemudian tadi arahan beliau untuk mengisi beberapa posisi yang kosong, seperti camat, lalu kemudian eselon III dan IV yang memang itu menjadi prioritas kami juga. Namun, yang jelas, secara umum kita semakin jelas dan semakin memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan, S.STP., S.H., M.Si., CRGP, CGCAE, CFrA, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam asistensi tersebut adalah batasan kewenangan wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati. Selain itu, pihaknya juga menyoroti masih adanya sejumlah jabatan struktural yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Menurut Deddy, kekosongan jabatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisiannya juga harus mengedepankan prinsip meritokrasi melalui manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan latar belakang keilmuan calon pejabat.
“Kita imbau agar kekosongan itu segera diisi dengan tetap mengedepankan kepatuhan kepada regulasi. Pengisian jabatan itu menganut asas meritokrasi, yaitu manajemen talenta. Kompetensinya dilihat, pengalamannya, kemudian keilmuan, dan sebagainya. Kemudian, untuk pengisian tersebut, karena wakil bupati menjadi Plt. Bupati memiliki keterbatasan kewenangan, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur. Kemudian, yang kedua, pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Itu persyaratannya,” jelasnya.
Deddy secara khusus juga mengingatkan bahwa praktik gratifikasi dan jual beli jabatan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, seluruh proses pengisian jabatan struktural harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan sistem meritokrasi atau manajemen talenta.
“Gratifikasi, jual beli jabatan juga adalah tindak pidana korupsi. Itu kami sampaikan tadi terkait dengan pengisian jabatan struktural. Plt. Bupati punya batasan kewenangan, wajib mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri yang diusulkan melalui Gubernur Jawa Tengah. Kemudian, yang kedua, wajib mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN. Pengisiannya menganut sistem meritokrasi, yaitu manajemen talenta berbasis kepada kompetensi, kemudian kinerja, kepangkatan, termasuk latar belakang keilmuan,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik titipan, jual beli jabatan, gratifikasi, maupun suap dalam proses pengisian jabatan. Seluruh tahapan harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan manajemen talenta agar pejabat yang terpilih benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Dilarang melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, termasuk terkait dengan pengisian jabatan tidak boleh ada titipan, dilarang ada titipan, dilarang ada jual beli jabatan, dilarang gratifikasi, suap, dan sebagainya. Ada di poin-poin kami tadi, karena itu semua bagian daripada tindak pidana korupsi. Kedepankan keterbukaan, kedepankan manajemen talenta,” tandasnya.
Selain membahas kewenangan Plt. Bupati dan pengisian jabatan struktural, Deddy juga menjelaskan mekanisme perubahan status wakil bupati menjadi bupati definitif apabila proses hukum terhadap bupati telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Ia menerangkan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah terdapat keterangan resmi dari pengadilan bahwa proses hukum telah berkekuatan hukum tetap, DPRD akan menerima pemberitahuan tersebut dan melaksanakan rapat paripurna untuk memproses pemberhentian kepala daerah serta mengusulkan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif.
Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Proses pengusulan dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dengan memastikan seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“Sepanjang semua sudah sesuai aturan, maka akan diproses oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak sesuai aturan, akan kami kembalikan kepada pemerintah daerah. Kuncinya adalah nanti akan ada keterangan dari pihak pengadilan apakah prosesnya sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Kalau belum, berarti tetap masih menjadi Plt.,” terangnya. (Win)
