 |
| Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat memberikan penjelasan |
SEMARANG | Cyberpolri.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan gebrakan inovatif dalam dunia Pendidikan, yakni dengan memberikan biaya pendidikan gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta.
Dalam hal ini, Pemprov Jawa Tengah telah menggandeng beberapa SMA maupun SMK swasta untuk menampung siswa kurang mampu.
Inisiatif ini diluncurkan bertepatan dengan persiapan pembukaan Penerimaan Murid Baru (PMB) jenjang SMAN dan SMKN negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2025/2026.
Sebanyak 139 sekolah swasta, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK, telah bermitra dengan Pemprov Jateng untuk menambah daya tampung siswa melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kemitraan ini menghasilkan penambahan kuota sebanyak 5.004 kursi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, program kemitraan ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan.
Langkah ini diambil untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
”Pendidikan ini merupakan investasi masa depan. Kemitraan ini merupakan yang pertama,” tegas Luthfi saat meluncurkan Sistem Informasi Aplikasi SPMB SMAN dan SMKN tahun ajaran 2025/2026 dan meresmikan SMAN Keberbakatan Olahraga di Kawasan Olahraga Jatidiri Semarang, Senin (19/5/2025),
Ia menambahkan, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu sekaligus menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah.
"Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk . Pemprov telah mengalokasikan Rp 2 juta per siswa, " jelas mantan Kapolda Jateng periode 2020 - 2024 ini.
Pemprov Jateng tidak sembarangan dalam menunjuk sekolah swasta untuk program ini. Sekolah yang bermitra harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain terakreditasi B, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadahi , radio guru dan tenaga kependidikan yang mencukupi.
Selain itu, sekolah juga memiliki komitmen untuk tidak melakukan pungutan biaya pendidikan kepada siswa peserta program kemitraan.
"Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami, memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin."
( win)
