 |
| Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan yang berlangsung hari Kamis (22/05/2025) |
KAJEN | Cyberpolri.id - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam sidang paripurna. Dalam kesempatan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan, penanggulangan bencana, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi inklusif, hingga penuntasan kemiskinan ekstrem.
Dalam agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan yang berlangsung hari Kamis (22/05/2025) siang ada tiga Raperda yang akan dijawab oleh Bupati Pekalongan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, S.S, M.S, atas pandangan umum yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yaitu mengenai:
1. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029
2. Pengarusutamaan Gender
3. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa visi dalam RPJMD 2025–2029 adalah mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah—baik pesisir, perkotaan, maupun pegunungan—sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
 |
| Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, S.S, M.S, |
Terkait penanganan bencana, pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dengan misi keempat RPJMD, yakni memperkuat ketahanan bencana dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan. Langkah yang diambil meliputi penguatan kapasitas SDM, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, edukasi kesiapsiagaan masyarakat, serta penyusunan sistem penanganan bencana yang terintegrasi.
Sementara itu, dalam menjawab pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah menekankan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan sarana-prasarana yang layak dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi Fraksi Partai Amaat Nasional (PAN) yang menyoroti kemiskinan ekstrim pemerintah menyatakan sependapat dan menyampaikan bahwa langkah percepatan dilakukan melalui penguatan sektor pertanian serta kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti strategi anggaran untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan pusat. Pemerintah menanggapi dengan menyatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan koordinasi terkait transfer dana seperti DAK, DID, bantuan provinsi, dan bagi hasil.
Terakhir, menjawab Fraksi Partai Gerindra, pemerintah menguraikan sejumlah strategi penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di antaranya melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan lembaga layanan seperti P2TP2A dan UPTDPPA, pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial, serta pelatihan keterampilan. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga digalakkan demi menciptakan perlindungan yang menyeluruh.
Dengan disampaikannya tanggapan ini, diharapkan seluruh fraksi DPRD dapat memahami arah dan pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan, serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Wabup Sukirman juga menjelaskan apabila ada pendapat yang belum terakomodir masih bisa dibahas baik dalam forum formal dan informal lain guna menghasilkan Raperda yang baik dan tepat sasaran
"Sekali lagi, bila mana belum terakomodir, masih ada tempat khusus melalui pembahasan-pembahasan khusus
dan juga dalam forum-forum informal lainnya yang bisa kita diskusikan dengan baik. Tentu saja untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang penting terhadap Raperda terkait. Untuk hal-hal yang bersifat tenis akan kami sampaikan dalam pembahasan selanjutnya," tandasnya.
( win )
