JOMBANG | Cyberpolri.id - Bermula dari melihat dan mendengarkan apa yang telah terjadi di pendopo kabupaten Jombang, acara kenegaraan dengan turut serta hadirnya Menteri Desa PDT, Bupati dan jajarannya, serta para Undangan terdiri dari lembaga demokrasi perwakilan rakyat ditingkat desa (BPD), yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Faizuddin FM Aktivis Jombang ikut angkat bicara Sesuai undangan Nomor : 400.10/4639/415.10/2025 atas nama pemerintah kabupaten Jombang, para ketua dan anggota BPD sekabupaten mempunyai harapan tinggi untuk menyambung suara rakyat di hadapan menteri desa sesuai undangan tersebut yaitu Dialog Bersama Menteri Desa PDT, namun yang terjadi bukan dialog tapi pelantikan pengurus organisasi Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI)
"Saya menilai pemerintah kabupaten Jombang yang dinahkodai seorang Bupati telah benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menurut regulasi perbuatan melawan hukum tersebut dapat digugat karena ada yang dirugikan. Bagaimana aturanya?, " tuturnya
Sebelum mengungkap analisis tentang pemerintah kabupaten Jombang telah melakukan kebohongan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, kita melihat sejumlah indikator yang ada yaitu, undangan resmi berkop pemerintah kabupaten, terjadinya pelantikan diluar acara yang tercantum dalam undangan, ada yang dirugikan dan lain-lain, ungkap Gus Faiz sapaan akrab Faizuddin FM
Apa hukum yang dilanggar ?
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
Menjamin hak setiap orang untuk diakui, dihormati, dan dilindungi dari setiap perbuatan yang merugikan. Ini berarti, pemerintah harus bertindak jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 1 angka 3 UUD 1945:
Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kepastian hukum, termasuk dalam hal pemerintahan. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh berbohong atau menyembunyikan informasi.
"Saya, mendorong pemerintah kabupaten Jombang dengan nahkoda seorang Bupati, untuk menjalankan pemerintahannya yang jujur, transparan, dan akuntabel, " Pungkasnya.
Ririn
