Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, tetap akan meneruskan proses penindakan ODOL diberlakukan penuh pada Januari Tahun 2026.
AHY mengatakan, transportasi lancar menjadi salah satu faktor penekanan biaya produksi. Tapi, banyak truck-truck yang jadi jantung transportasi logistik malah melakukan ODOL.
"Setelah melakukan evaluasi selama belasan, bahkan puluhan tahun ini permasalahan terkait dengan truck-truck yang over dimension dan juga overload ini telah menyebabkan banyak permasalahan terutama kecelakaan lalu lintas," kata AHY Senin (14/7/2025).
"Di sana-sini kita mendengar kabar yang menyedihkan ketika truck-truck yang bermuatan lebih ini menyebabkan kecelakaan, mengakibatkan korban jiwa, bahkan bukan hanya pengemudi tapi juga masyarakat yang tidak berdosa pengguna jalan lainnya dan selalu yang dituntut hanyalah si pengemudi.
Padahal kita tahu, barangnya, pemiliknya juga harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat ODOL," jelas dia.
Di sisi lain, truck ODOL juga menyebabkan kerusakan jalan yang cukup parah. Pemerintah mengeluarkan anggaran puluhan triliun rupiah hanya untuk perbaikan jalan di berbagai lokasi.
"Kerusakan jalan, kerusakan infrastruktur jalan, ini signifikan. Setiap tahun pemerintah itu harus mengalokasikan mungkin sekitar Rp 40 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di sana-sini. Tidak hanya jalan-jalan, tapi juga jalan-jalan di tingkat provinsi dan kabupaten-kota ini juga menjadi salah satu alasan,"
(Nang)
