MADIUN | Cyberpolri.id – Rabu (10/6/2026) Sebanyak 450 guru SD dan SMP di Kabupaten Madiun mendapat penugasan baru yang menempatkan mereka lebih dekat dengan domisili masing-masing. Kebijakan yang digagas Pemerintah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga pendidik.
Surat penugasan tersebut diserahkan langsung di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban. Program ini merupakan langkah lanjutan efisiensi setelah Pemkab Madiun menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, mengatakan penataan penugasan dilakukan untuk mendukung efisiensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru.
“Dulu ada yang setiap hari menempuh perjalanan hingga 33 kilometer. Sekarang hanya sekitar 3 kilometer. Penghematan biaya dan waktunya sangat besar,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Dokter Pur itu menjelaskan, guru yang bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal akan memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga, tidak mudah lelah selama perjalanan, serta dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar.
Menurutnya, kondisi tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
Dokter Pur juga menegaskan bahwa kebijakan penataan penugasan ini tidak dipungut biaya apa pun. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun melakukan praktik pungutan liar.
“Tidak ada pungutan apa pun. Ini murni kebijakan untuk kesejahteraan ASN,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, menjelaskan bahwa program tersebut bukan merupakan mutasi ASN, melainkan penugasan internal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain mendukung efisiensi, kebijakan itu juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah serta mendukung program wajib belajar 13 tahun.
“Kalau rumah dan tempat tugas berdekatan, guru bisa lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan memantau anak yang berisiko putus sekolah,” katanya.
Dari total 450 guru yang menerima penugasan baru, sebanyak 402 orang berasal dari jenjang SD dan 48 orang dari jenjang SMP.
Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri atas 197 guru PNS, 205 guru PPPK penuh waktu, dan 48 guru PPPK paruh waktu.
Agus memastikan program tersebut belum berhenti sampai di tahap ini. Pemkab Madiun masih akan melakukan evaluasi dan membuka peluang penataan lanjutan bagi guru yang memungkinkan ditempatkan lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
“Ini baru tahap awal. Ke depan akan kami evaluasi dan lanjutkan secara bertahap sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
(Nang)
