KAJEN | Cyberpolri.id - Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU/DPUTARU) Kabupaten Pekalongan dalam acara "Ngopi Bareng" antara Wartawan dan Plt. Bupati Sukirman menjadi sorotan tajam oleh Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah ( Sekber IPJT).
Agenda dialog terbuka yang digelar pada Selasa, 21 Juli 2026 di Wiradesa Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk menyerap aspirasi publik, memperkuat transparansi, dan membahas sinergi antara Pemkab Pekalongan dengan awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Absennya perwakilan dari Dinas teknis utama tersebut memicu pertanyaan besar dari para jurnalis dan masyarakat .
Ketidakhadiran menjadi pertanyaan besar karena saat ini Isu Infrastruktur sedang menjadi sorotan Publik .
Bahkan Netizen dan warga Kabupaten Pekalongan sedang gencar mengkritik kondisi infrastruktur, seperti jalan rusak, jalan berlubang, dan berdebu akibat sering dilewati truk besar.
Padahal Kehadiran DPU sangat dinantikan untuk memberikan jawaban teknis dan solusi konkret langsung di hadapan media.
Sebagaimana Komitmen Plt Bupati Pekalongan, Sukirman mempertegas bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana strategis yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti-kritik dan menjunjung tinggi transparansi.
Oleh karena Absennya salah satu Dinas vital dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan yang sedang dibangun oleh pimpinan daerah. Dipandang, Ketidakhadiran kepala dinas atau perwakilan DPU di agenda yang dihadiri langsung oleh top manajemen daerah dianggap kurang berkoordinasi dengan baik.
" Pemkab berjanji menjadikan seluruh kritik mengenai infrastruktur dan pelayanan birokrasi sebagai bahan evaluasi internal yang serius" tegasnya.
Kepala Dinas DPUPR Kab. Pekalongan melalui Sekdin, Budi Antono saat ditemui pada Rabu (22/7) menerangkan bahwa saat ada kegiatan Ngopi Bareng Plt Bupati bersama Wartawan dirinya tidak diperintah untuk mewakili kehadiran nya.
" Secara institusi Dinas PUPR selalu terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sekali lagi saya tidak ada perintah untuk mewakili acara ngopi bareng Plt Bupati " terang Budi dihadapan beberapa awak media.
Menanggapi Ketidahadiran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU/DPUTARU) Kabupaten Pekalongan , Wakil Ketua Umum DPP Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah ( Sekber IPJT), Fery Agus Dwinarko mengatakan bahwa sikap Kepala Dinas DPU PR menjadi indikator lemahnya kemampuan komunikasi publik (public speaking) dan manajemen krisis informasi instansi tersebut.
" Sebagai dinas teknis yang mengelola proyek infrastruktur vital—sektor yang paling sering dikritik masyarakat—DPU seharusnya memanfaatkan forum informal ini untuk menjelaskan progres pembangunan" tegas Fery
Sementara itu panitia pelaksana acara , Winoto Jamin dalam kritik-nya dia mengatakan bahwa Absennya DPU memicu sorotan tajam karena memperlihatkan beberapa masalah mendasar pada Kegagalan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini, Paradoks dengan pemahaman keterbukaanyang disampaikan Plt. Bupati Sukirman, yang gencar mendorong keterbukaan informasi.
“ Ketidakhadiran DPU justru menunjukkan resistensi terhadap transparansi publik. Rendahnya Kualitas Komunikasi Publik yang Gagap menghadapi kritik, rendahnya kwalitas pengelolaan opini publik secara persuasif. “ ungkap Winoto
Dalam penjelasan penutupnya Dia menjelaskan, Bahwa ternyata Langkah DPU ini mengesahkan asumsi adanya ego sektoral atau ketidakpatuhan terhadap komitmen bupati untuk membangun sinergi bersama pers. Hal ini dianggap, DPU Kehilangan momentum edukasi, kehilangan kesempatan emas untuk meluruskan misinformasi terkait proyek jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang sedang berjalan di Kabupaten Pekalongan.(win j )
