BATANG | Cyberpolri.id - Jumlah warga yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, bertambah menjadi 276 orang.
Data tersebut merupakan pembaruan penanganan kasus yang disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono, Rabu 23 September 2026. Sebelumnya, pemerintah daerah mencatat jumlah korban masih berada di bawah angka tersebut.
Suyono mengatakan, pendataan korban masih berlangsung sehingga jumlah tersebut masih berpotensi berubah. Pemerintah juga terus memantau kondisi warga yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
"Perkembangan tetap kita tunggu. Yang penting kita prihatin bersama. Semoga kejadian ini kejadian yang terakhir," kata Suyono.
Dari data terbaru, korban tersebar di wilayah layanan SPPG Kecamatan Bawang. Sementara itu, SPPG tersebut tercatat memiliki sekitar 2.700 penerima manfaat.
Angka 2.700 tersebut merupakan jumlah penerima manfaat layanan SPPG, bukan jumlah korban dugaan keracunan.
11 Sekolah
Pemerintah mencatat sedikitnya 11 satuan pendidikan dan lembaga pendidikan berada dalam cakupan layanan SPPG tersebut. Seluruhnya berada di Kecamatan Bawang.
Sebelas lembaga tersebut terdiri atas TK Al Ikhlas, SDN 3 Bawang, TK Pertiwi, MA Sunan Kalijaga, MTs Sunan Kalijaga, TK Kuncup Mekar, TP Ananda, Pos PAUD Anggrek Mas, TK Korotaayun, RA Al Hidayah, dan MI Salafiyah Pasusukan.
Namun, keberadaan lembaga tersebut dalam daftar penerima manfaat tidak berarti seluruh siswa atau warga dari masing-masing lembaga menjadi korban. Pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap sebaran korban.
Suyono mengatakan, sebagian korban merupakan anak penerima manfaat. Ada pula orang tua yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan yang dibawa pulang oleh anak mereka.
"Orang tua memakan dari sisa anak," ujar Suyono.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian yang ditelusuri pemerintah dalam penanganan kasus. Makanan yang dikonsumsi orang tua merupakan porsi MBG yang sebelumnya dibawa pulang oleh anak penerima manfaat.
Sementara itu, sejumlah korban mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan pembaruan yang disampaikan Suyono, sekitar 19 orang telah masuk ke RSUD Kalisari Batang.
Korban yang mendapat perawatan mengalami keluhan seperti mual dan pusing. Pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap kondisi mereka.
Suyono mengatakan, fasilitas kesehatan di Batang juga terus dipantau untuk mengantisipasi apabila jumlah warga yang membutuhkan penanganan medis kembali bertambah.
Apabila kapasitas rumah sakit penuh, pasien dapat diarahkan ke puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.
"Kalau di Batang semua penuh, tinggal nanti lari ke puskesmas yang rawat inap," katanya.
Di tengah bertambahnya jumlah korban, pemerintah belum menyimpulkan penyebab gangguan kesehatan tersebut. Pemeriksaan terhadap sampel makanan masih diperlukan untuk memastikan sumber masalah.
Sebelumnya, Suyono menyebut sejumlah menu yang dikonsumsi warga antara lain nasi, telur bolognaise, mix sayur, tahu mendoan dan anggur.
Telur sempat disebut dalam keterangan warga sebagai salah satu makanan yang dikonsumsi. Namun, pemerintah belum menyatakan telur maupun menu tertentu sebagai penyebab dugaan keracunan.
Sampel makanan telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.
Seiring bertambahnya korban, distribusi MBG dari SPPG yang bersangkutan juga dihentikan sementara. Penghentian tersebut dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan SPPG.
Suyono menegaskan, pemerintah akan meminta penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional SPPG. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan telah dijalankan.
"Ini program negara yang harusnya bagus, tapi tidak dijaga dengan baik," ujarnya.
Suyono mengatakan, pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi. Karena itu, pengawasan terhadap SPPG menjadi perhatian dalam penanganan kasus tersebut.
Meski jumlah korban telah mencapai 276 orang, pemerintah belum menetapkan kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Menurut Suyono, penetapan KLB membutuhkan pembahasan dan mekanisme tersendiri. Pemerintah masih fokus melakukan pendataan korban, penanganan medis, serta pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian.
Pemerintah juga belum memastikan seluruh 2.700 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Angka tersebut merupakan total penerima manfaat yang dilayani SPPG, sedangkan 276 orang merupakan jumlah korban yang tercatat dalam pembaruan data.
Dengan bertambahnya korban menjadi 276 orang, pemerintah kini menghadapi kebutuhan penanganan yang lebih besar. Pemantauan kondisi korban dan verifikasi data menjadi prioritas sebelum kesimpulan mengenai penyebab kejadian ditetapkan.
Hasil laboratorium nantinya diharapkan memberikan kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan tersebut. Sampai hasil pemeriksaan keluar, pemerintah masih menggunakan istilah dugaan keracunan MBG.
( win )
