SEMARANG | Cyberpolri.id — Menjelang aksi unjuk rasa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, aparat kepolisian Jawa Tengah mematangkan pengamanan dengan menyiagakan ribuan personel. Di balik persiapan keamanan yang menekankan pendekatan humanis dan persuasif, pendemo menilai ada kegagalan kebijakan dan ketidakselarasan antara janji kampanye dan realitas pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Rapat finalisasi pengamanan dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan di Mapolrestabes Semarang, Rabu (21/10/2026). Dari hasil rapat terungkap kesiapan 2.866 personel gabungan, meliputi Polrestabes Semarang, BKO Polda Jateng, serta dukungan TNI dan instansi terkait. Simulasi tactical floor game (TFG) digelar untuk menyamakan pola pengamanan agar aksi dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas warga.
Meski demikian, pangkal persoalan yang dibawa massa tak hanya soal teknis pengamanan. Para pengunjuk rasa menuntut evaluasi serius atas sejumlah kebijakan yang dinilai belum memenuhi janji pemerintahan dua tahun terakhir, antara lain masalah ekonomi rakyat, pelayanan publik yang belum merata, serta indikasi lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek strategis.
Beberapa poin kritik utama yang disuarakan massa antara lain:
Ketimpangan ekonomi, berupa kenaikan biaya hidup tanpa solusi perlindungan sosial yang memadai.
Pembangunan proyek yang dinilai pro-bisnis dan kurang melibatkan kepentingan publik di tingkat lokal.
Lambatnya reformasi birokrasi yang seharusnya memberi akses lebih mudah dan transparan kepada masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Kapolda Jateng menekankan agar seluruh personel bersikap persuasif, humanis, dan berwibawa, menghindari tindakan arogan yang berpotensi memicu eskalasi. Pengaturan lalu lintas dan koordinasi lintas instansi disiapkan untuk meminimalkan dampak pada mobilitas warga selama demonstrasi.
Kepemimpinan Prabowo–Gibran, menurut sejumlah aktivis yang ditemui, menghadapi ujian legitimasi: jika janji-janji perubahan tidak dibarengi hasil nyata bagi warga, ruang protes publik dipandang sebagai jawaban sosial yang sah. “Dua tahun bukan waktu singkat; publik berhak menuntut bukti konkret, bukan retorika,” kata salah satu koordinator aksi.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto menegaskan komitmen institusi untuk mengawal proses demokrasi secara profesional dan aman. Polda mengimbau peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi, serta meminta masyarakat yang tidak terlibat tetap beraktivitas sembari mengikuti arahan petugas.
Pengamat politik lokal menilai demonstrasi ini penting sebagai barometer publik terhadap kinerja pemerintahan pusat dan dampaknya di daerah. “Jika aspirasi rakyat terus diabaikan, tekanan politik akan meningkat dan menguji kemampuan pemerintah merespons kritik konstruktif,” ujar pengamat itu.
Audiensi dan unjuk rasa yang dijadwalkan Kamis ini menjadi momen penting: apakah pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjawab kecemasan publik dengan kebijakan konkret, atau memilih meredam kritik tanpa menyelesaikan akar persoalan
Imam r
